Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

• Rangkap Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen Oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara |Indria Yulisa, S.E., M.M.
  
• Penyelesaian Perkara Permohonan Penetapan Mafqud di Pengadilan Agama | Oleh :  Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.
• Isbat Nikah Sebagai Solusi Hukum Atas Perkawinan Yang Tidak Tercatat | Oleh : Dr. Drs. H. Dalih Effendy, SH. MESy
• Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dan Hubungan dengan Optimalisasi Implementasi Aplikasi Gugatan Mandiri | Oleh : Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.
  
• Teknologi dan Pengadilan: Akomodasi Hukum Adat Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mewujudkan Hakim yang Profesional | Oleh : Wawan Mulyawan, L.c
  
• Pemanggilan Melalui Radio dalam perkara Ghoib dan Relevansinya dengan Perkembangan Teknologi Informasi | Oleh : Muhammad Ainun Najib, S.H.
  
• Teknologi dan Pengadilan: Pemanfaatan Teknologi dalam Mendukung Fungsionalitas Pengadilan | Oleh : M. Natsir Asnawi, S.H.I, M.H.
  
• Seri Publikasi Perempuan dan Keadilan | Oleh : Cate Sumner bersama Liesha Lister
  
• Implementasi Tanda Tangan Elektronik Dalam Administrasi E-Court | Oleh : M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H.
  
• Legal Opinion (Pendapat Hukum) dan Legal Due Diligence (Uji Kepatutan Dari Segi Hukum)| Oleh : M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H.
  
• Aspek Hukum Janji Prakontrak Dalam Pranata Hukum Kontrak Indonesia | Oleh : M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H.
  
• Delimitation Of Freedom Of Contract Principle And Judge's Corrective Function In Assessing The Parties' Positions On An Agreement | Oleh : M. Natsir Asnawi dan Edi Hudiata
• Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak | Oleh : M. Natsir Asnawi S.H.I, M.H.
• Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer | Oleh M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H.
• Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan | Oleh : M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H.

Ebook || Majalah Peradilan Agama

 Selengkapnya